Belakangan ini, pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Kupang menjadi perbincangan hangat. Setelah prosesi berlangsung, berbagai tanggapan bermunculan, terutama dari sejumlah organisasi mahasiswa, akademisi, hingga kelompok masyarakat di Pulau Timor.

Perhatian utama yang disampaikan bukan semata-mata mengenai sosok penerima gelar, melainkan proses pemberian gelar adat tersebut. Beberapa pihak menilai keputusan yang mengatasnamakan masyarakat Timor seharusnya melalui musyawarah yang lebih luas agar seluruh unsur masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan.

Sejumlah organisasi mahasiswa menyampaikan bahwa simbol adat memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan sebaiknya dijaga sebagai warisan bersama. Menurut mereka, penghormatan kepada tokoh nasional merupakan hal yang wajar, namun proses pemberiannya diharapkan berlangsung secara terbuka dengan melibatkan lebih banyak pemangku adat serta masyarakat.

Selain mahasiswa, beberapa akademisi juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka berharap lembaga adat tetap menjaga independensi dan tidak mudah dikaitkan dengan berbagai kepentingan di luar nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan simbol-simbol budaya. Perbedaan tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati selama disampaikan secara baik dan bertanggung jawab.

Bagi JITUTOTO, perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang wajar selama disampaikan secara santun dan tetap menghormati seluruh pihak. Dialog yang terbuka, musyawarah, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya menjadi langkah penting agar setiap keputusan yang menyangkut identitas masyarakat dapat diterima dengan baik sekaligus menjaga persatuan.